2019 akan menjadi satu-satunya kesempatan rakyat dalam menentukan pemimpin baik Presiden, Wakil Presiden, DRR-RI, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, dan DPD. Kesempatan ini harus menjadi gerakan idealisme rakyat Indonesia untuk menghentikan kekonyolan politik di negeri ini. Kalau kita menilik sejarah politik dari masa ke masa, maka tidak seharusnya kita berada dalam degradasi ide untuk memutuskan setiap persoalan yang hari demi hari dipertontonkan di media. Intimidasi moral, intoleransi, perdebatan politik abal-abal hanyalah pembodohan system yang seakan-akan menjadi kebenaran agar kita tidak terfokus pada persoalan pendidikan, ekonomi, tata kelola pemerintahan daerah, termasuk mengenal figur penting di lembaga eksekuti (DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II).
Pembodohan politik elektoral hari
ini bukan lagi mengarah pada rakyat, tapi mengacu pada elit pimpinan pusat. Makanya
wajar kalau banyak calon karbitan yang hanya bermodal wajah Jokowi, meskipun
banyak juga yang meniadakan wajah Prabowo dari media kampanye. Hal yang begini
harus dihentikan. 2019 harus menjadi pertarungan gagasan dalam menuntaskan
kesenjangan ekonomi, persoalan pendidikan, kebangkitan desa, serta menegaskan
arah politik internasional
HUMBAHAS HEBAT?
Kembali ke Humbang Hasudutan. Wajah
politik Humbang Hasundutan lebih banyak mengacu pada pertentangan emosinal
penguasa dan oposisi, walaupun akhir-akhir ini sudah merembes pada perkembangan
pertanian yang mudah-mudahan tuntas dalam menyelesaikan persoalan
kesejahteraan. Ada tiga yang harus diperhatikan; Pemerintah daerah sebagai
pelaksana anggaran, DPRD sebagai juru bicara rakyat (legislasi, anggaran, dan
pengawasan), dan lembaga lain baik aparatur keamanan, tokoh adat, serta ormas.
Pemerintah daerah dibawah naungan
Bupati Dosmar Banjarnahor berhasil menarik simponi bidang pertanian, meskipun
sampai hari ini mayoritas masyarakat masih galau persoalan ekonomi.
“Banyak program pemerintah, hanya
saja tidak pernah sampai ke arus bawah. Perputaran anggaran hanya dinikmati
orang-orang tententu”, begitu ucapan salah seorang rakyat miskin di Parlilitan
sewaktu berbincang soal kasus korupsi waktu lalu. Itulah persoalan dasarnya. Transparansi
anggaran menuju good governance perlu diperbaiki. Program yang dirancang
pemerintah harus dikaji sampai tahap pencapaian target, soal seberapa besar out
put pada kehidupan kesejahteraan masyarakat?
Gagalnya pemerintah daerah terjadi akibat kebijakan yang tidak mengacu. Lantas
bagaimana selanjutnya? Pada akhirnya kita akan sampai pada tahap seleksi,
apakah layak atau tidak!
DPRD DANGKET-DANGKET!
DPRD adalah lembaga parlemen
untuk meneruskan setiap aspirasi rakyat dari seluruh penjuru daerah di
kabupaten Humbang Hasundutan. Mereka harus handal dalam berbicara, juga aktif
menerima setiap persoalan rakyat. DPRD menjadi salah satu lembaga pembela
rakyat ketika suatu saat ada ketimpangan pembangunan, juga ketidak-adilan
sosial, pendidikan, dan kesehatan. Selain piawai, mereka harus menciptakan good
building agar tidak terjadi negasi/penolakan pada lembaga. Sebab ketidak-percayaan
rakyat pada wakil rakyat akan menjadi awalkehancuran negara dalam konsep
birokrasi.
"Namun wajah DPRD Humbang
Hasundutan berkata lain. Selain penyampaian aspirasi yang memprihatinkan,
kajian-kajian pembangunan yang minim, serta proses hak angket yang memalukan!. Itulah
penyebab ketimpangan sosial ekonomi serta menjadi penghalang terwujudnya
pembangunan kemanusiaan di Kab. Humbang Hasundutan. Maka sampai hari ini, kita
belum menemukan keteladanan yang baik dalam pengelolaan lembaga eksekutif.
2019 harus menjadi awal
kebangkitan emosinal untuk perubahan. Orang-orang cacat ide dan keberanian,
yang selama ini digaji rakyat harus diasingkan. Kampanye-kampanye yang tidak
produktif harus dihentikan. Kalau tidak, sia-sialah kita hidup 10 atau 200
tahun lagi kalau tidak membuat perbedaan"
HINDARI MONEY POLITIK
Praktik money politik memang
sudah menjadi hal lumrah bahkan diyakini sebagian orang menjadi kebenaran. Padahal
itulah awal kehancuran idelogi dan moral bangsa. Selain menyebabkan perilaku
korupsi, kita juga akan kehilangan masa depan generasi ini. Bukankah kita
mengharapkan anak-cucu kita dalam posisi moral yang baik?
Praktik money politik tidak
terlepas dari pola piker partai dan caleg. Partai yang berani bertarung
gagasan, akan lebih mementingkan kehidupan yang beradab dan produktif dibanding
kekuasaan yang dicapai dengan proses siluman. Partai dan caleg yang pecundang
serta penakut akan menghalalkan money politik untuk mencapai kekuasaan.
Untuk itu rakyat harus cerdas. Bertapa
hinanya kalau nanti kita memutuskan pemimpin pecundang dan penakut