Tampilkan postingan dengan label KAMPUS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KAMPUS. Tampilkan semua postingan

Humbang Hasundutan Akibat Kebobrokan Partai Politik

Tugu Salak
Dalam situasi yang merugikan kepentingan rakyat, aku justru kebingungan mengapa banyak orang -orang muda kemudian mengagung-agungkan partai politik.
-Azari Tumanggor-

Manuver sistem partai sesungguhnya sudah lama menjangkiti masyarakat Indonesia. Penyakit-penyakit kapitalisme dan oligargi menjadi jalan panjang partai politik menuju praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dengan berbagai cara mengelabui masyarakat dari transparasi pemerintahan. Manuver politik ini berkembang menyuluti perbedaan ideologi, budaya, bahkan sampai penentuan moral anak bangsa tanpa memperhitungkan gejolak ekonomi dan posisi strategis mencapai kecerdasan serta ketangguhan rakyat dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang beradab dari kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Gelombang politik yang berkepanjangan membuat generasi kebingungan antara pragmatis dan ideologis, sehingga terjebak kebuntuan dalam pembangunan yang inovatif untuk mencapai visi-misi pancasila.

Keadaan politik Humbang Hasundutan tidak lain hanya karna perbedaan kepentingan warna partai. Praktik putusan hak angket dan penolakan LPJ APBD menjadi sebuah ironi bagi masyarakat Humbahas bahwa kebenaran yang sesungguhnya bukan berdasarkan hati nurani masyarakat yang diwakili, namun meneruskan praktik oligarki untuk memenuhi eksistensi partai. Akibatnya kerindukan masyarakat untuk belajar partisipasi politik demokrasi dicorengi tingkah-tingkah ambigu dalam penentuan kebijakan pemerintah.

Hal semacam ini pernah disampaikan Ahok menjelang pemilu di Jakarta, sekali pun akhirnya beliau tumbang dalam praktik mencapai kekuasaan. Namun baiknya saya tak bicara soal mahar politik, karna itu akan menghadapkan kita pada kesiapan personal meskipun sangat mustahil. Partai politik dalam situasi yang sekarang belum ada sama sekali yang fokus memberikan pencerdasan dan pendidikan pada masyarakat, seolah-olah mereka senang dengan kebodohan yang akan di panen di pemilu selanjutnya. Sangat memprihatinkan bagi mereka yang bercita-cita menguasai orang lain.

Sebenarnya hal ini sangat biasa dalam sejarah politik dunia,  bahkan nusantara masih terjebak yang demikian. Berbicara Humbang Hasundutan mungkin mengajak pembaca untuk melihat titik hitam dalam kegelapan, namun mencerahkan setitik ini akan memancarkan sinar dan membentuk kepercayaan diri untuk revolusi politik demokrasi. Melihat kondisi Humbang Hasundutan dengan realitas, masyarakat sudah boleh berpikir memberi kepercayaan kepada partai politik demi good governance dan pelayanan yang lebih baik serta mengurangi cost politik yang sangat merugikan kesejahteraan rakyat.

DPRD yang dipilah-pilah berdasarkan fraksi sangat menyakitkan. Mereka kemudian bergerak berdasarkan kepentingan kolektif partai bukan lagi berdasarkan kebebasan berpikir untuk memperjuangkan rakyat yang diayomi diatas kertas. Dalam situasi politik yang demikian, saya justru terheran-heran mengapa orang-orang muda masih mengagung-agungkan partai politik.

Pemimpin “HEBAT” HUMBAHAS Jangan Gagal Bercerita.

Kecakapan komunikasi menjadi aspek yang paling penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Karna tanpa kemampuan bercerita rakyat tidak akan bisa menangkap tema, cita-cita yang ingin dibangun dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Bahkan dalam alkitab pun disampaikan bahwa pemimpin harus percaya dengan keyakinan teguh terhadap kebenaran untuk kemudian disampaikan dengan penuh kemantapan. Itu menunjukkan bahwa tanpa kewibawaan suara lisan, seorang pemimpin akan tetap dibawah pengaruh, juga diyakini rakyat berada dalam bayang-bayang  golongan tertentu.

Kehadiran saya ketika dialog terbuka bersama Solidaritas Mahasiswa Humbang Hasundutan (SAHATA) tanggal 2 Agustus 2017 yang lalu di Kantor Bupati Humbang Hasundutan, menyimpulkan bahwa selain responsif terhadap persoalan rakyat yang tak sesuai, proses penyampaian berbagai program beliau pun diluar harapan yang selama ini kubayangkan dari seorang pemimpin yang mempunyai cita-cita tinggi. Percakapan itu segera kuterjemahkan dalam ambiguitas, apakah Bapak Bupati dengan terpaksa menerima kami mahasiswa, sangat arogan dihadapan kami ketika berbincang langsung, atau memang persoalan psikologis yang sudah tertanam? Saya harap sedang salah menerjemahkan.

Politik tanpa cerita adalah sebuah kekacauan. Tanpa kemampuan menyusun dan menyampaikan cerita dengan baik, pemerintah hanya akan menghasilkan kebijakan yang memancing keributan belaka, begitu dituliskan dalam coteran Denny Siregar. Hal itu nyata di Humbang Hasundutan. Bebagai program yang dilaksakan oleh Bapak Bupati sejak dilantik sering kali ditanggapi negatif oleh masyarakat. Dan konyolnya, program-program itu pun sangat minim penjelasan, seolah pihak Pemkab berbuat bukan untuk rakyat.

Saya kira itu menjadi topik penting dalam pelayanan demokrasi. Pemimpin Inovatif menggunakan cerita untuk menghidupkan kembali cita-cita yang sudah lama hilang, sementara pemimpin yang visioner menciptakan cerita untuk membangkitkan sebuah transformasi atau perubahan.Pemerintah Humbang Hasundutan jangan sampai gagal bercerita dibawah kegaduhan politik. Maka dengan itu pemimpin bisa merekatkan sebuah tim dan membangkitkan ragam emosi rakyat untuk hidup dalam cita-cita bersama.

Untuk itu Bapak Bupati jangan melupakan sisi humanisnya sebagai seorang pemimpin.

Oleh: Azari Tumanggor
Anggota Generasi PAPATAR, Himpunan Mahasiswa Pakkat






KAMPUSKU MENUJU OLIGARKI?
























Oligarki sering dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan militer. Aristoteles pernah menyebutkan, bahwa selain anarki dan demokrasi, oligarki juga merupakan bentuk pemerintahan terburuk dalam sejarahnya manusia. Oligarki memungkinkan kejahatan korporasi, baik itu dari bidang politik, ekonomi, sosial, bahkan sampai pada stabilitas keamanan bangsa. Lalu ada apa dengan lembaga pendidikan tinggi ini?

“Ada uang, ada barang,” demikian kata pepatah lama. Dunia kampus justru dipandang mengalami dilema, jika secara konsisten dipandang dari fungsi pendidikan Indonesia. Berbagai mahasiswa, yang kuliah di Universitas Negeri Di Medan beberapa kali mengeluh soal mahalnya pendidikan. Soal mini riset, projek, CBR, CJR, RI, TR dalam kurikulum KKNI benar-benar menguras ekonomi mahasiswa. Disamping itu, pelaksanaan uang kuliah tunggal masih dipandang sepihak dan sesenaknya tanpa ada sifat-sifat demokrasi. Dan kemudian diperparah, dengan beasiswa yang masih saja tetap permainan berbagai elemen dominan dalam kampus. Kesimpulannya adalah orang miskin tak akan bisa kuliah. APBD untuk pendidikan 20% masih tetap tanda tanya serta komersialisasi pendidikan sangat nyata.

Dari sudut pandang oligarkinya, dalam dunia politik tentu menjadi kemerosotan idelogi. Sebuah lembaga berwajah oligarki, ketika dibandingkan dengan demokrasi dan diatas undang-undang keterbukaan informasi public, akan menjadi kejahatan inmoral jika hari ini pendidikan masih diyakini masyarakat sebagai proses mendinamikaan manusia. Maka sifat contoh jujur dan terbuka lembaga akan menjadikan sebuah Negara yang demikian pula.

Kembali ke basis massa?
Hampir di setiap kampus sudah terjadi pengekangan mental untuk berorganisasi. Hal semacam ini sebenarnya sudah dilakukan Belanda selama 3 abad lebih, kemudian dilanjutkan dengan zaman orde baru. Pelarangan kegiatan organisasi kampus untuk keeratan sosial atau yang sering dijuluki masa perkenalan sudah dilarang dengan sangsi drop out atau skorsing dari pihak universitas. Ini akan memicu intoleran jika dikaji dari sisi kehidupan sosialnya.

Selain itu, sifat menTuhankan Gadget seperti yang pernah kusinggung sebelumnya masih menjadi pribadi egosentris mahasiswa. Pragmatisme untuk ilmu dan kepentingan semakin menyebar bahkan hampir tak bisa dibendung dalam kampus. Sifat konsumerisasi, hedonism dan materialistis menjadi musuh terutama yang dihadapi oleh mahasiswa idealis. Maka tidak heran, mahasiswa semakin pesimis untuk kembali ke garis massa sekali pun dalam keadaan terjepit.

Kembalilah ke organisasi.
Beberapa organisasi justru macet pengkaderan. Hal itu menandakan bahwa tingkat pemikiran mahasiswa yang semakin sempit. Organisasi masih diyakini sebagai sebuah alat memindahkan kesadaran untuk hal-hal yang kritis dalam berbagai lingkungan hidup, termasuk kampus. Untuk itu, organisasi harus menjadi sesuatu hal yang padu dalam kampus untuk memicu sifat pengembangan kebenaran dan keadilan.

oleh:Azari tumanggor.
Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

RPL BK KARIR

RPL
Rencana Pelaksanaan Layanan
Bimbingan dan konseling

    Format Klasikal Terjadwal
                                                  I.            IDENTITAS.
       A.    Satuan pendidikan      : SMA N 1 PAKKAT
       B.     Tahun ajaran                : 2014/2015 Semester         II.
       C.     Kelas                           : Semua kelas II.
       D.    Pelaksana                    : Azari Tumanggor.
E.     Pihak terkait                : Siswa.

                            II.            WAKTU DAN TANGGAL.
A.    Tanggal                                   :15 – 21 Februari 2016.
B.     Jam pelajaran/pelayanan          :Sesuai jadwal.
C.     Volume waktu                                    :Sesuai jadwal.
D.    Spesifikasi tempat belajar       :Di luar kelas masing masing.

                         III.            MATERI PEMBELAJARAN.
A.    Tema/subtema :
Ø  Tema   :Informasi tentang perkuliahan.
Ø  Subtema: Pentingnya studi lanjutan untuk siswa SMA NPakkat
B.     Sumber materi :

                         IV.            TUJUAN/ ARAH PENGEMBANGAN
A.    Pengembangan KES
1.      Siswa memahami tentang bertapa pentingnya perkuliahan sebagai studi lanjutan yang bisa menaikkan taraf hidup.
2.      Siswa dapat memutuskan apakah dia ingin melanjut ke perkuliahan atau tidak.

B.     Penanganan KES – T.
Dapat menghindari keputusaan dan mencegah ketidaktahuan siswa tentang perkuliahan dan problem yang sering muncul akaibat ketidaktahuan itu serta solusinya di SMA N 1 Pakkat ini.

                            V.            METODE DAN TEHNIK.
A.    Jenis layanan : Layanan Informasi (Format klasikal)
B.     Kegiatan pendukung : -

                         VI.            SARANA.
Media : power point, laptop atau computer, dan LCD.

                      VII.            SARANA PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN.
Diperoleh hal – hal baru oleh siswa dalam kaitannya dengan KES dengan unsur – unsur AKURS :          
A.    KES :
1.      Acuan (A) : Pentingnya perkuliahan sebagai studi lanjutan.
2.      Kompetensi : Siswa dapat mengetahui dan paham tentang mengapa pentingnya studi lanjutan serta dapat mengatasi masalah atau tekanan yang telah dialami oleh siswa sebelumnya.
3.      Usaha (U) : Siswa berusaha memahami apa yang diberikan oleh konselor dan dapat memutuskan apa dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak.
4.      Rasa (R) : Siswa merasa tujuan hidupnya lebih terarah dan lebih termotivasi untuk mempersiapkan diri terhadap pilihan yang telah diputuskan.
5.      Sungguh – sungguh ( S) : Siswa bersungguh – sungguh dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kesungguhan itu dapat kita lihat melalui respon yang diberikan siswa saat rencana pembelajaran itu dilaksanakan.

B.     KES – T :
Mencegah ketidaktahuan tentang pentingnya melanjutkan studi ke perkuliahan. Mengarahkan dan memotivasi siswa untuk terus melanjutkan cita – cita dan mengatasi problem yang telah terjadi atau yang kemungkinan terjadi. Sehingga memudahkan siswa dalam karirnya.

C.     RIDHO TUHAN, BERSYUKUR, IKLAS DAN TABAH.
Memohon pada Tuhan melalui doa. Serta diberi kekuatan untuk menjalani proses pelaksanaan Pelayanan BK.

                   VIII.            LANGKAH KEGIATAN.
A.    Langkah pengantaran
1.      Mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa.
2.      Mengecek ke hadiran siswa dan mengajak mereka untuk berempati kepada yang tidak hadir.
3.      Mengajak siswa untuk mengkuti kegiatan pembelajaran dan penuh perhatian terhadap materi yang akan dibahas.
4.      Menyampaikan arah materi pokok pembelajaran, yaitu dengan judul “Informasi” tentang pentingnya kuliah.
5.      Menyampaikan tujuan pembahasan, yaitu dipahami siswa serta dapat diputuskan untuk kuliah atau tidak.
B.     Langkah penjajakan.
1.      Menanyakan siapa yang paham tentang apa arti “kuliah”.
2.      Menanyakan siapa yang berminat kuliah atau tidak serta alasannya.

C.     Langkah penafsiran.
1.      Dimulai dengan apa itu pendidikan.
2.      Mengapa pendidikan itu penting.
3.      Apa problem atau masalah akibat kurangnya pendidikan.
4.      Alasan mengapa tidak kuliah.
5.      Solusi tentang masalah tidak kuliah.

D.    Langkah pembinaan.
1.      Siapa yang mau kuliah dengan jurusan apa.
2.      Siapa yang tidak mau kuliah dan apa alasannya.
3.      Apa yang perlu disampaikan ke orang tua tentang perkuliahan.
E.     Langkah penilaian dan tindak lanjut.

1.      Penilaian hasil.
Di akhir proses pembelajaran siswa diminta merefleksikan apa yang mereka peroleh dengan pola BMB3 dan unsur – unsur AKURS.
Ø  Berpikir           :Apa yang mereka pikirkan tentang perkuliahan. (A)
Ø  Merasa             :Apa yang mereka rasakan dengan adanya informasi yang diberikan.
Ø  Bersikap          :Bagaimana mereka bersikap dengan apa yang akan mereka lakukan setelah mendengarkan informasi.
Ø  Bertindak        :Bagaimana mereka memutuskan dan menyampaikan pada orang tua tentang apa yang ingin mereka lakukan.
Ø  Bertanggung jawab :Bagaimana mereka bersungguh – sungguh dengan apa yang mereka putuskan.

2.      Penilaian proses.
Melakukan pengamatan terhadap berjalannya proses pelaksanaan layanan keseriusan mereka dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran.

3.      LAPELPROG dan tindak lanjut.
Setelah kegiatan pembelajaran atau pelayanan selesai. Siswa diminta untuk menyampaikan masalahnya untuk di tindak lanjuti secara pribadi atau pun kelompok. Selain itu, dapat juga dilihat dari usaha – usaha untuk mencapainya.

Calon Guru BK


Azari Tumanggor

Sejarah Pramuka Indonesia

Azari Tumanggor Rimuna Di pantai Tablanusu Papua
Kelahiran Gerakan Pramuka
Sejarah Pramuka IndonesiaGerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960.
Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu.
Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powell (Lampiran C Ayat 8).
Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.
Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu.
Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan (Hamengku Buwono IX), Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka[sunting | sunting sumber]
Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu :
  1. Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA
  2. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.
  3. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.
  4. Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA.
Gerakan Pramuka Diperkenalkan[sunting | sunting sumber]
Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.
Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.
Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang.
Namun dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.
Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh.
Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.
Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.
Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai.
Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.


Komentar